Sejarah

Selayang Pandang Program Studi Magiter llmu Hukum Pascasarjana UPR


 

     Program Studi S2 Ilmu Hukum berdiri Tahun 2013 berdasarkan surat ijin operasional Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 98/E/O/2013 Tanggal 12 April 2013. Organisasi Program Studi S2 Ilmu Hukum, terdiri dari seorang Ketua Program Studi, seorang Sekretaris Program Studi, dan satu orang staf administrasi.  Sistem tata pamong Prodi S2 Ilmu Hukum  tercermin dari struktur organisasi dan mekanisme kerja di Prodi S2 Ilmu Hukum sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Program Pascasarjana Unpar. Prodi S2 Ilmu Hukum mengikuti struktur dan mekanisme yang sudah menjadi kesepakatan bersama berdasarkan peraturan yang dibuat melalui rapat senat, rapat pimpinan, dalam lingkup Program Pascasarjana maupun Universitas.

    Struktur organisasi di tingkat program studi meliputi Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi. Tata cara pemilihan pimpinan prodi diawali dengan penetapan nominasi calon ketua dan sekretaris oleh Pimpinan Pascasarjana (Direktur dan Asisten Direktur) dengan kriteria kesesuaian bidang keahlian serta bergelar doktor. Calon yang diusulkan, kemudian diajukan kepada Rektor Unpar untuk ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan.

     Peraturan resmi yang menyangkut administrasi, perkuliahan, dan kegiatan akademik dosen di program studi didasarkan pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Pascasarjana  maupun oleh universitas. Peraturan internal yang ditetapkan di Program Studi, baik menyangkut kepentingan dosen, mahasiswa, maupun kegiatan administrasi, sepenuhnya dihasilkan dari kegiatan musyarawah dan mufakat yang diikuti oleh seluruh dosen Program Studi, yang ditetapkan sebulan sekali. Semua peraturan yang menyangkut kepentingan dosen dan mahasiswa disampaikan secara formal melalui bentuk surat, maupun pengumuman. Etika dosen, etika mahasiswa, dan etika tenaga kependidikan, semuanya diatur dalam panduan akademik yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya. Sistem penghargaan dan sanksi juga tercantum dalam Pedoman Akademik PPs Unpar.  Pedoman dan prosedur pelayanan administrasi, yang menyangkut pelaksanaan perkuliahan ditetapkan berdasarkan kalender akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Palangka Raya. Jadwal Kegiatan perkuliahan, seminar, dan ujian tesis,  ditetapkan oleh Program Studi, dan ditandatangani oleh Direktur Program Pascasarjana. Berita acara perkuliahan, seminar dan ujian, dan berbagai surat resmi yang dikeluarkan oleh Program Studi, dibuat berdasarkan format yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PPs Universitas Palangka Raya, dan diketahui oleh Pimpinan Pascasarjana.

    Tugas dan wewenang masing-masing pemegang jabatan yang ada di tingkat program studi, telah diatur berdasarkan surat keputusan dari Direktur Program Pascasarjana. Selain Ketua Program dan Sekretaris Program, juga ada Staf administrasi serta Pemegang Uang Muka (PUM) yang ditempatkan oleh PPs di tiap program studi. Pelaksanaan dan kelancaran tugas oleh masing-masing staf di Program Studi dimonitor dan dievaluasi oleh Ketua Program Studi, melalui laporan tiap-tiap unit, seperti laporan rekap absen kehadiran dosen dan mahasiswa, serta laporan pengeluaran bulanan, yang secara berkala setiap bulan.  Laporan tersebut, oleh Ketua Program Studi disampaikan kepada Pimpinan Pasca, melalui rapat evaluasi rutin yang diselenggarakan di tingkat Pascasarjana.